Syahganda Nainggolan Ungkap Alasan Megawati Soekarnoputri Batal Gabung Pemerintahan Prabowo Subianto
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan bahwa dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi penyebab Ketua Umum Megawati Soekarnoputri batal bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan yang dikutip pada Jumat (9/10/2026).
Syahganda menyebutkan bahwa Megawati sebenarnya hampir bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, situasi tersebut berubah sehingga partai berlambang banteng moncong putih itu kini memilih untuk memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Menurut analisisnya, batalnya rencana koalisi tersebut bukan disebabkan oleh terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Syahganda menilai ketidaksukaan Megawati lebih mengarah kepada Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo, bukan kepada sosok Gibran.
Ketegangan di internal partai tersebut dikabarkan berkaitan dengan pembagian jatah kursi menteri di Kabinet Merah Putih. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelumnya dirumorkan akan mendapatkan jatah tiga kursi menteri dalam kabinet baru tersebut.
Perebutan posisi tersebut diduga melibatkan kelompok yang dekat dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan kelompok non-Puan yang tidak sepakat dengan pembagian tersebut.
"Jadi sebenarnya kalau menurut saya dulu hampir mulus bahwa Mega akan bersatu dengan Presiden Prabowo," ujar Syahganda dalam sebuah siniar yang tayang pada Rabu (23/9/2026) sebelum dirinya dilantik.
"Kalau menurut saya sih internal ya, internal PDIP sendiri, kalau misalkan soal Gibran sih saya lihat enggakk masuk hitungan kemarin, kan kalau Mega ini kebencian dia kan sama Jokowi enggak ada dengan anaknya," kata Syahganda.
"Saya pikir kemarin tuh hampir mulus kan, cuman saya dengar kelompok non Puan itu melakukan gerakan karena konsesinya itu akan jatuh ke tangan kelompok Puan gitu loh," ucap Syahganda.
Hingga saat ini, pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum memberikan tanggapan resmi mengenai pernyataan terkait dinamika internal perebutan kursi menteri tersebut. (Gelora)