Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menanti Jawaban Badan Gizi Nasional Terkait Data Kader Dalam Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga Minggu (19/7/2026) masih menunggu jawaban dari Badan Gizi Nasional terkait surat permintaan data kader partai yang diduga terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.
Surat permohonan dengan nomor 553/EX/DPP/VI/2026 tersebut telah dikirimkan sejak Senin (22/6/2026). Langkah ini diambil setelah adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang menyebutkan hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh dirinya bersama Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Pengiriman surat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Nomor 940/IN/DPP/II/2026 yang melarang seluruh kader mencari keuntungan dari program tersebut.
Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partai merasa perlu melakukan penelusuran internal secara menyeluruh. Jika ditemukan ada kader yang memanfaatkan program kemanusiaan ini untuk kepentingan pribadi, organisasi siap mengambil tindakan disiplin yang tegas.
Kebijakan internal partai sejak awal telah melarang keras keterlibatan kader, baik yang berada di struktur kepengurusan, legislatif, maupun eksekutif, dalam mencari keuntungan material dari program yang didedikasikan untuk rakyat tersebut.
Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut, kata Hasto Kristiyanto.
Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut, ujar Hasto Kristiyanto.
Apabila surat pertama tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan dari Badan Gizi Nasional, pihak partai berencana untuk segera mengirimkan surat kedua guna mendapatkan kejelasan informasi. (Evu)