Komjen Karyoto Masuk Bursa Calon Kapolri Baru di Tengah Dinamika Politik Nasional
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Karyoto dilaporkan masuk dalam bursa calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Agustus 2025. Munculnya nama perwira tinggi tersebut menjadi sorotan karena beririsan dengan dinamika politik nasional yang cukup sensitif.
Posisi personal Karyoto disorot lantaran hubungan kekeluargaannya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Putri Karyoto yang menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, merupakan istri dari putra sulung Dedi Mulyadi yang bernama Maula Akbar. Kedekatan keluarga ini menjadi perhatian di tengah kuatnya dukungan publik bagi Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2029.
Sebagai pejabat publik, Karyoto tercatat patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terbaru, total kekayaan miliknya mencapai sekitar 11,5 miliar rupiah, menunjukkan kenaikan dari laporan periodik per Minggu (31/12/2023) yang tercatat sebesar 9,84 miliar rupiah.
Karyoto lahir di Pemalang pada Minggu (27/10/1968) dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1990 dengan spesialisasi di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan, ia memiliki rekam jejak mentereng termasuk menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2020 hingga 2023.
Saat bertugas di lembaga antirasuah, ia memimpin penanganan sejumlah kasus korupsi besar seperti suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Maret 2023 sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan berdasarkan Surat Telegram Kapolri pada Selasa (5/8/2025).
Dinamika bursa calon pimpinan kepolisian ini kini memicu perhatian publik terkait penentuan arah kepemimpinan institusi ke depan. Masyarakat berharap agar profesionalisme tetap menjadi acuan utama dalam penunjukan jabatan strategis tersebut guna menjamin netralitas dan keamanan nasional. (Gelora)