Elia Loupatty Sebut Anggaran PON Rp 1,6 Triliun Langsung ke Kasda Pemprov Papua
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Pusat memastikan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diusulkan Pemda dan PB PON XX/2021 Papua tidak lagi melalui kementerian/lembaga.
Anggaran sebesar Rp 1.6 triliun tersebut akan ditransfer langsung ke kas daerah pemerintah provinsi
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali, saat rapat virtual bersama KONI Pusat dan Pengurus PB PON Papua, di Jakarta Jumat (25/6/2021).
“Kita percepat proses pencairan anggaran, guna menutupi kebutuhan komponen broadcasting maupun konsumsi pelaksanaan iven empat tahunan itu, pada Oktober 2021 mendatang,” terang Sekretaris Umum PB PON Papua, Elia Loupatty di Kantor KONI Pusat Jakarta, usai rapat virtual tersebut.
Dikatakan, dalam rapat secara virtual itu, Menpora telah memberi arahan untuk bagaimana mempercepat bantuan angaran PON dari pemerintah pusat.
“Meski lewat prosedur review BPKP, Menpora telah menjelaskan dan sudah perintahkan kepada deputi di Kemenpora supaya (mendorong) Menkeu RI langsung bantu ke Papua tidak lewat kementerian/lembaga,” tegasnya.
Loupatty katakan, kabar tersebut merupakan angin segar bagi PB PON Papua dan SUB PB PON di klaster, bahwa tak lama lagi dana bantuan itu segera cair.
Apalagi Menpora telah berjanji untuk langsung meneruskan hasil review proposal Rp1,6 triliun dari PB PON Papua kepada Menteri Keuangan RI.
“Intinya rapat virtual ini sangat baik dan disambut baik Ketua Umum KONI Pusat, Menpora RI dan Ketua Harian PB PON Papua yang juga ikut hadir. Sehingga kedepan kami harap koordinasi ini lebih ditingkatkan dan dilancarakan, agar semuanya bisa terbuka berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung”.
“Dengan juga supaya semua yang terkait tahu bahwa kita semua berusaha, baik PB PON Papua, KONI Pusat dan Kemenpora, kita semua sungguh-sungguh dan serius mendorong pencairan usulan annggaran PON,” tegas ia.
Pada kesempatan itu, Loupatty berpesan kepada seluruh panitia penyelenggara tingkat provinsi sampai sub di klaster-klaster untuk menyiapkan diri. Sehingga ketika anggaran PON cair, dapat segera melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan. (diskominfopapua)