PDIP Jawa Timur Soroti Potensi Krisis Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ijazah Gibran Rakabuming Raka

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono menyoroti potensi krisis kepercayaan publik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen pendidikan pada Kamis (8/10/2025).

Budi Sulistyono menilai dampak sanksi moral dari masyarakat tidak boleh diremehkan karena memiliki beban yang jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi administratif. Menurutnya, pengadilan sosial akan sangat berat dipikul oleh seseorang yang secara faktual dinilai tidak memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas.

Meskipun pada awal proses pemilihan presiden status kepemimpinan tersebut sah secara hukum dan konstitusi sesuai prosedur, perkembangan situasi menunjukkan munculnya bukti-bukti baru. Hal ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat mengenai keabsahan persyaratan administratif saat pencalonan berlangsung.

Persoalan ini mengemuka setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai kelayakan dokumen pendidikan milik Wakil Presiden. Keputusan akhir dari polemik ini kini dinilai kembali kepada penilaian moral pribadi yang bersangkutan.

"Biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri," kata Budi Sulistyono.

Mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut menambahkan bahwa masyarakat akan sulit menerima kenyataan jika seorang pemimpin negara dinyatakan tidak memiliki ijazah setingkat sekolah lanjutan tingkat atas. Hal ini diprediksi dapat memicu dampak lanjutan terhadap jalannya pemerintahan.

"Krisis kepercayaan masyarakat kepada Wapres pasti berlanjut. Dan ini dipastikan akan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain," ujar Budi Sulistyono.

Situasi ini diharapkan mendapat perhatian serius dari seluruh pihak demi menjaga stabilitas nasional di berbagai sektor kehidupan bernegara. (Evu)