Studi Demokrasi Rakyat Menagih Hasil Kerja Panitia Kerja Judi Online DPR RI Terkait Kasus Budi Arie Setiadi
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menagih Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membuka hasil kerja Panitia Kerja Judi Online kepada publik pada Minggu (30/8/2026). Langkah ini dilakukan setelah nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi kembali muncul dalam surat dakwaan perkara dugaan mafia akses judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hari Purwanto mempertanyakan tindak lanjut dari aparat penegak hukum maupun Dewan Perwakilan Rakyat setelah nama mantan menteri tersebut disebut dalam persidangan. Dirinya menegaskan bahwa hasil kerja panitia kerja tersebut harus dilaporkan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangannya secara jelas.
Dalam surat dakwaan jaksa pada persidangan tahun 2025, Budi Arie Setiadi disebut menawarkan Adhi Kismanto untuk mengikuti seleksi tenaga ahli dan memberikan atensi agar yang bersangkutan diterima bekerja meskipun tidak memenuhi persyaratan. Adhi Kismanto kemudian ditugaskan untuk mencari data serta tautan situs judi online yang berujung pada penyeretan sejumlah terdakwa ke pengadilan.
Meskipun namanya muncul dalam dakwaan, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana karena status hukum seseorang harus ditentukan melalui pembuktian yang sah. Budi Arie Setiadi sendiri sebelumnya telah membantah tuduhan melindungi situs judi online dan menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik tersebut saat menjabat sebagai menteri.
Panitia Kerja Judi Online Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat tercatat telah melaksanakan beberapa agenda sepanjang tahun 2025. Agenda tersebut meliputi rapat bersama pejabat kementerian dan Badan Siber dan Sandi Negara pada Rabu (22/1/2025) serta kunjungan lapangan pada Senin (24/3/2025).
Keberadaan panitia kerja tersebut dinilai tidak boleh berhenti hanya pada rapat koordinasi atau kunjungan lapangan tanpa adanya rekomendasi konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan hanya membuat panitia kerja tetapi tanpa kerja, ujar Hari Purwanto.
Dirinya juga menambahkan bahwa proses hukum harus mampu mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain secara objektif dan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Yang kami minta adalah kejelasan, jangan sampai kasus judi online ini hanya berhenti pada pelaku lapangan, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak pernah dijelaskan, kata Hari Purwanto.
Hingga saat ini, publik masih menunggu kejelasan mengenai hasil evaluasi kebijakan dan rekomendasi penegakan hukum yang dihasilkan oleh panitia kerja tersebut dalam memberantas jaringan judi online di Indonesia. (Evu)