Pemerintah Imbau Masyarakat Papua Tolak Provokasi Unjuk Rasa KNPB Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat di Tanah Papua untuk menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi oleh seruan aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat pada Sabtu (15/8/2026).

Aksi unjuk rasa yang direncanakan secara serentak tersebut mengusung tema mengenai zona darurat militer dan kemanusiaan di Papua. Rencana aksi ini disebarkan melalui berbagai media digital serta kegiatan pertemuan oleh kelompok tersebut.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada Senin (17/8/2026), aparat keamanan memastikan akan terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin rasa aman. Petugas menjamin situasi kondusif agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

Komite Nasional Papua Barat merupakan organisasi yang didirikan sejak Rabu (19/11/2008). Organisasi ini dinilai kerap melakukan propaganda dan konsolidasi untuk menyuarakan referendum pemisahan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya pemisahan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional, serta mengkhianati hasil Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969. Melalui Penentuan Pendapat Rakyat tersebut, integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia telah diakui secara sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Aksi tersebut akan mengangkat tema Papua, Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan," kata Sadracks Lagowan selaku Ketua Komite Nasional Papua Barat Wilayah Sentani.

Masyarakat Papua diharapkan tetap bersatu tanpa membedakan suku, agama, dan ras demi kemajuan pembangunan serta peningkatan sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mewujudkan kedamaian yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Gelora)