BEM UI Kritik Gaya Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat
.webp){kind=spacer}
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI Muhammad Hafizh Hernanda mengkritisi gaya kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dalam aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026).
Kritik tersebut disampaikan karena kepemimpinan saat ini dinilai mengarah pada pemusatan kekuasaan seperti era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah juga dianggap berjalan tanpa mempertimbangkan dampak luas bagi masyarakat.
Beberapa program yang disoroti antara lain MBG, Patriot Bond, KDMP, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan URI. Program-program tersebut dinilai memerlukan anggaran besar sehingga berdampak pada pemotongan dana transfer keuangan daerah.
Pemotongan dana transfer keuangan daerah ini dikeluhkan oleh pemerintah daerah karena memicu kesulitan keuangan. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Pati, yang terpaksa menaikkan pajak daerah untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.
Selain itu, kondisi rasio pajak Indonesia dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, namun tingkat kemiskinan dinilai belum teratasi dengan baik. Mahasiswa juga mendesak agar pemerintah fokus bekerja menyelesaikan masalah dibanding memberikan pernyataan yang menyudutkan kelompok tertentu.
"Tapi yang kita highlight itu pemotongan TKD, ini menyedihkan, ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat, bayangkan ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak, belum lagi kita lihat tax ratio kita, jauh lebih besar dari Malaysia, Singapura, tapi kita masih miskin," ucap Hafizh.
"Kepada Prabowo-Gibran, kerja yang benar, jangan ketika sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa, kita gak butuh Soekarno yang pidato bla, bla, kita butuh pemimpin yang mendengarkan kita," kata Hafizh.
Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengevaluasi kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada daerah. (Gelora)