DPP PDIP Soroti Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis Di Sumatera Utara

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritik keras terulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara pada Senin (17/8/2026).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia juga menduga adanya keterlibatan pihak pemburu rente yang menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan finansial.
Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah bertambahnya korban dari kalangan siswa sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengklaim memiliki rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat yang teruji di berbagai daerah.
Beberapa contoh keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat yang pernah diterapkan oleh kader partai tersebut antara lain oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.
"Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh karena sudah terlalu banyak korban yang terjadi.
"Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," ujar Hasto Kristiyanto. Ia menyarankan agar pemerintah pusat bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas, sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan.
Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat segera dilakukan oleh pihak berwenang guna memastikan keselamatan para siswa penerima manfaat program tersebut. (Evu)