Enam Provinsi Di Tanah Papua Deklarasikan Komitmen Pencegahan Korupsi Dana Otsus Di Kota Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Enam pemerintah provinsi di wilayah Tanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Kamis (16/7/2026).
Deklarasi tersebut dilaksanakan dalam forum Koordinasi Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Otsus Tahun 2026 yang berlangsung di lantai sembilan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kota Jayapura. Kegiatan ini mengusung tema Deklarasi Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua Tahun 2026.
Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh para perwakilan dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan Dana Otsus agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran. Pembahasan difokuskan pada peningkatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran, optimalisasi koordinasi lintas provinsi, serta pengembangan mekanisme evaluasi agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Dana Otsus sendiri dialokasikan untuk mempercepat pembangunan pada sejumlah sektor prioritas di Tanah Papua. Sektor-sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang turut hadir dalam forum tersebut menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh seluruh langkah strategis pencegahan korupsi. Keikutsertaan ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengawasan serta memastikan pengelolaan anggaran senantiasa mengutamakan transparansi dan kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi ini, diharapkan lahir berbagai kebijakan dan inovasi baru yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua. (Evu)