Judha Nugraha Sebut KBRI Belum Rencana Evakuasi WNI dari Iran
pada tanggal
Sunday, October 9, 2022
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Direktur Perlidungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Sabtu (8/10), mengatakan Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Ibu Kota Iran, belum berencana mengevakuasi warga Indonesia dari Iran yang beberapa pekan terakhir dilanda gelombang unjuk rasa besar.
Judha mengatakan hingga saat ini, tidak ada informasi ada warga Indonesia menjadi korban dari sejumlah demo yang berlangsung di berbagai kota di Iran. Demo-demo itu dipicu oleh kematian perempuan Iran, Mahsa Amini, saat dalam tahanan polisi syariah karena melanggar aturan berhijab.
"Selanjutnya KBRI Teheran juga menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Iran untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak ikut serta dalam kegiatan politik lokal yang ada di sana dan segera menghubungi otoritas setempat dan hotline KBRI Teheran jika mengalami keadaan darurat," kata Judha.
Menurut Judha, ada 397 warga Indonesia yang tersebar di 14 kota di Iran dan mayoritas adalah mahasiswa.
Dalam dua pekan, demonstrasi antirezim yang pecah pertengahan September tersebut menyebar ke-93 kota di 31 provinsi di Iran. Jumlah korban tewas sudah tembus seratus orang.
Independensi Indonesia
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah berpendapat kebijakan pemerintah untuk tidak memulangkan warga Indonesia di Iran dan tidak mengeluarkan larangan perjalanan menunjukkan independensi Indonesia dalam menyikapi situasi di Iran.
Lain halnya dengan sikap sejumlah negara barat, seperti Belanda dan Prancis, yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran. kedua negara itu juga mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara Mullah itu.
Menurut Rezasyah, pemerintah tidak mau terjebak dalam perang opini yang dibuat oleh negara manapun yang cenderung memojokkan Iran. Kalaupun Indonesia akan menarik diplomat dan memulangkan warganya, pemerintah tentu akan berkonsultasi dengan pemerintah Iran karena tidak mau mencederai nama baik Iran di level internasional.
"Saya pikir kita sangat hati-hati dalam menarik pulang diplomat kita maupun juga masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga, Iran tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman. Iran tidak menganggap Indonesia sebagai bagian dari proksi Barat. Indonesia realtif aman," tutur Rezasyah.
Kementerian Intelijen Iran pada Jumat (7/10) pekan lalu menyatakan aparat keamanan telah menangkap sembilan warga asing terlibat dalam demonstrasi. Mereka ini termasuk warga Jerman, Polandia, Prancis, Italia, Belanda, dan Swedia.
Menurutnya, kunci dialog dengan Iran ada pada Bali Democracy Forum (BDF) atau Forum Demokrasi Bali, acara tahunan yang digelar pada Desember. Dalam BDF, semua negara yang diundang bisa berbicara terbuka, santun, dan tidak saling menggurui.
Rezasyah memperkirakan Iran akan kembali minta diundang untuk pelaksanaan Forum Demokrasi Bali tahun ini, sehingga Iran bisa memperoleh perspektif dari beragam negara yang akan hadir, Islam dan non-Islam, serta berbagai sistem politik.
Dalam BDF, menurutnya Iran bisa mempelajari pemakaian jilbab yang tidak menjadi kewajiban seperti di Indonsia atau berbagai kebijakan pemakaian jilban yang berlaku di negara lain, misalnya apakah boleh berjilbab modis. Intinya adalah menutup aurat dan menjaga marwah kaum hawa.
Rezasyah menjelaskan Indonesia mungkin bisa berbicara dengan Iran, misalnya, mengenai posisi perempuan muslim di tengah globalisasi dan dunia professional. (VOA)