Tim Transisi Mendagri Implementasikan UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS)

MERAUKE, LELEMUKU.COM - Tim Transisi Pokja I yang dibentuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk percepatan persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan (PPS) tengah melakukan tugasnya, dalam rangka mengimplementasikan UU nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Tim terdiri dari Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk memfasilitasi penyusunan APBD, hibah dan aset, Dirjen Otonomi Daerah berkaitan dengan struktur dan SDM untuk ASN, serta Inspektorat agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan tim bergerak sesuai aturan. Kini Tim Transisi PPS sudah menjalankan tugasnya di Kabupaten Merauke.

"Kami dari Kemendagri berkomitmen sungguh-sungguh untuk sukseskan implementasi UU 14 tahun 2022. Sudah tiga hari di Merauke kami sudah melakukan beberapa hal dengan melihat empat isu besar yang harus ditangani yakni hibah, aset, struktur dan ASN," ujar Ketua Tim Transisi Pokja I Provinsi Papua Selatan, Dr. Sri Handoko Taruna selaku Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri di Sekretariat Tim Transisi Kantor BKAD Kabupaten Merauke, Kamis (8/9/2022).

Ketua Tim Transisi mengungkapkan, dari empat isu tersebut sudah dibahas dengan perwakilan pemerintah Provinsi Papua dan empat perwakilan dari Kabupaten di Provinsi Papua Selatan yaitu Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat. Pihaknya sudah sepakat bagaimana menyiapkan pola minimal transisi dari kesiapan ruangan yang akan digunakan pemerintahan PPS.

Plang atau papan nama Kantor Gubernur PPS sudah dipasang di Gedung Negara Jalan Trikora Merauke dan Hotel Asmat sebagai Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya berkaitan dengan pinjam pakai yang dibutuhkan, harapannya peresmian PPS dan penunjukan Penjabat Gubernur bisa langsung bekerja.

Dengan begitu, PPS bisa turut mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, dan keterwakilan dari PPS dapat diikutkan dalam Pemilu serentak nanti.

Timeline rencana peresmian PPS rencananya dilakukan pada Oktober 2022, namun sangat bergantung dari kesiapan yang dilakukan. Sedangkan titik peresmian dilihat DOB mana yang lebih siap, apakah PPS, Papua Tengah atau Papua Pegunungan.

"Untuk jumlah OPD sekitar 22, tetapi proses pengisian disesuaikan dengan kemampuan atau tahapan yang bisa dilakukan. Intinya, pola pemerintahan provinsi untuk DOB ini disiapkan secara minimalis tetapi tidak mengurangi kinerja pemerintahannya," kata Sri.

Kebutuhan gedung OPD menggunakan 26 ruangan Hotel Asmat yang sudah redy sehingga dapat dioptimalkan untuk OPD sementara bertransisi. Setiap proses kerja Tim Mendagri di Merauke tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tim Pemekaran PPS.

Sekertaris Tim Pemekaran PPS, Alberth Rapami mengatakan, dalam pelaksanaan percepatan persiapan peresmian PPS, Tim Pemekaran dilibatkan untuk mensupport data terkait dengan cek list yang diminta oleh Tim Transisi semua terkoordinir dengan baik. Di antaranya data kebutuhan pegawai di empat kabupaten yang akan dilimpahkan ke tingkat provinsi, data kesiapan lahan di KTM Salor, dan data penting lainnya.(DiskominfoMerauke)