Muhammad Saleh Mustafa Pastikan 6 Oknum Prajurit Terancam Hukuman Mati

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Perkembangan kasus pembunuhan 4 warga sipil dari Kabupaten Nduga yang melibatkan 10 pelaku yang terdiri dari 4 orang sipil dan 6 Oknum TNI AD  pada tanggal 22 Agustus 2022 di SP 1 Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah saat ini masuk dalam tahap baru yaitu penyidikan dan melengkapi berkas-berkas untuk kemudian masuk dalam proses di pengadilan.

Dari hasil penyidikan diperoleh bukti-bukti selain terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan, Para Pelaku juga merampas uang milik Para Korban dan berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara memutilasi jenazah keempat korban, kemudian membuangnya ke sungai dan membakar 1 Unit Mobil milik korban.

Bahwa akibat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh Pelaku Oknum Prajurit TNI tersebut, pihak Polisi Militer dengan tegas mengenakan dan menetapkan Pasal yang disangkakan adalah Pasal berlapis yakni Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman Mati atau Seumur Hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 Tahun Penjara dan 

Hal tersebut menunjukkan TNI berkomitmen dan bertindak tegas dalam penegakkan hukum sesuai yang berlaku bagi para oknum pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Mimika yang mengakibatkan 4 warga meninggal dunia.

Hal tersebut seiring dengan apa yang disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa pada saat menggelar konferensi pers dengan awak media terkait perkembangan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh oknum TNI dari Satuan Brigif R 20/IJK dan  warga sipil, didampingi Bpk. Ronal Rumbiak (Pemantau Aktivitas HAM dari Komnas HAM Perwakilan Jayapura), bertempat di RPH (Rimba Papua Hotel) Jalan Kwamki Narama, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, Senin (05/09/2022). Pkl. 09.05 Wit

"Sesuai arahan Pimpinan TNI, baik Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk kasus ini harus dibuka secara transparan dan memenuhi nilai akuntabilitas baik dari sisi penegakkan hukum dan kecepatan. Saat ini sudah pada tahap penyidikan, yang artinya sudah ada tersangka dan pasal-pasal hukumnya sudah ditetapkan yaitu pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP sehingga pasal berlapis dan sudah olah TKP. Selanjutnya sekarang dalam proses penyempurnaan berkas-berkas dan akan bekerjasama dengan Kepolisian dan Komnas HAM untuk ke tahap berikutnya," tegas Pangdam XVII/Cenderawasih.

"Proses harus cepat, sehingga ada kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak. Dan juga para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Mari sama-sama menunggu hasil penyidikan sampai dengan tahap di pengadilan dan mari sama-sama mengawasi dan mengikuti, sehingga bila ada yang terlewat dapat diberi saran dan diingatkan, bahkan Komnas HAM diberikan akses dalam kasus ini," tambah Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Bunyi pasal 340 adalah "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

Memahami makna pasal 340, seiring dengan harapan Pangdam XVII/Cenderawasih bahwasannya ada keadilan hukum bagi semua pihak dan para pelaku oknum Prajurit TNI mendapat hukuman yang setimpal.

"Mari sama-sama menunggu sampai dengan tahap di pengadilan dan kita awasi serta ikuti, bahkan Komnas HAM diberikan akses dalam kasus ini," pungkas Pangdam XVII/Cenderawasih.

Sementara itu, Ronal Rumbiak (Perwakilan Komnas HAM Jayapura) menyampaikan telah bertemu dengan pihak Kodam XVII/Cenderawasih, termasuk  akses untuk penanganan kasus tersebut.

"Kami juga sudah melakukan langkah pertemuan dengan Kapolres dan sudah diberikan akses bertemu dengan pelaku sipil, serta mendapatkan bukti-bukti dan kronologi kejadian. Kami juga sudah bertemu Subdenpom Timika untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan kedepan," pungkas Rumbiak. (Pendam17)