BUPATI BLORA TERIMA KUNKER KETUA DPRD BOJONEGORO

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BUPATI BLORA TERIMA KUNKER KETUA DPRD BOJONEGORO. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro (kemeja putih) melakukan kunjungan kerja ke Blora dan diterima Bupati Djoko Nugroho. (foto: humas)

BLORA. Bupati Djoko Nugroho didampingi Ketua DPRD Kabupaten Blora Ir. H Bambang Susilo pada hari Rabu (12/12/2018) menerima kunjungan kerja (Kunker) Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sigit Kushariyanto.

Kedatangan Sigit bersama Sekwan Bojonegoro Ali Mahmudi diterima Bupati di ruang pertemuan kantornya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Slamet Pamudji SH, M.Hum, Kepala DPUPR Ir. Samgautama Karnajaya MT, serta Kepala Bappeda yang diwakili Kabid Litbang dan Perencanaan Yayuk Windrati, SIP.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kunker ke Kabupaten Blora adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama Wiranegoro tentang pembangunan wilayah perbatasan yang bulan lalu dilakukan oleh Bupati Bojonegoro, Blora dan Ngawi.

“Adanya kesepakatan Wiranegoro yang diteken oleh ketiga Bupati bulan lalu ternyata mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat Bojonegoro yang berada di daerah perbatasan Blora dan Ngawi. Untuk itu kami selaku wakil rakyat ingin menindaklanjutinya, salah satunya untuk mematangkan rencana pembangunan jembatan antara Ngraho ke Kradenan,” ucap Sigit.

“Dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 nanti sudah kami anggarkan senilai Rp 15 miliar untuk pengadaan tanahnya. Tidak hanya untuk jembatan namun juga akses jalan dari Ngraho menuju lokasi jembatan yang ada di Desa Luwihaji,” lanjut Sigit.

Dirinya berharap jika jembatan nanti selesai dibangun, akan lahir pusat ekonomi baru di Bojonegoro bagian barat dan Blora bagian selatan. Dengan demikian secara perlahan ekonomi kedua daerah semakin meningkat.

“Padangan-Ngraho hingga Ngawi statusnya jalan nasional. Jarak ke jalan Tol Ngawi juga hanya 40 menit saja. Sehingga Pemkab Bojonegoro ingin wilayah barat bisa menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi jika nanti ada jembatan yang menghubungkan ke Blora bagian selatan,” tambah Sigit.

Sebagai wujud dukungan, pihaknya juga siap menganggarkan anggaran untuk pembangunan fisik jembatan dari APBD Bojonegoro. Namun menurutnya terlebih dahulu menunggu kepastian bantuan dari Pemerintah Pusat karena beberapa waktu lalu Mensesneg Pratikno berjanji akan mengawal proyek pembangunan perbatasan dua kabupaten ini ke Kementerian PU.

“APBD kami untuk tahun anggaran 2019 nanti sudah ditetapkan sebesar Rp 4,7 triliun, Rp 1,3 triliun diantaranya berasal dari DBH Migas Blok Cepu. DBH itu akan kami pergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengapresiasi kunjungan Ketua DPRD Bojonegoro ke Kabupaten Blora. Pihaknya menyadari bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dikerjasamakan dengan daerah lain. Contohnya keberadaan jembatan antara Kradenan menuju Ngraho yang sangat dinantikan masyarakat.

“Hubungan Blora dan Bojonegoro saat ini sedang mesra-mesranya. Sehingga hubungan ini harus bisa memberikan manfaat untuk warga yang tinggal di perbatasan. Warga Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Doplang dan sekitarnya yang harus memutar ke Cepu untuk menuju Ngraho dan Ngawi akan lebih dekat jika jembatan benar-benar terwujud. Saya minta DPUPR bisa menganggarkan pembebasan lahannya di perubahan 2019,” ucap Bupati.

Menurut Bupati ada tiga proyek yang membutuhkan perhatian besar di Kabupaten Blora, yakni pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung Kradenan-Ngraho, pembangunan jalan tembus Randublatung-Getas menuju Ngawi, dan pembebasan lahan Bandara Ngloram.

“Kami siap untuk bersama-sama dengan Pemkab Bojonegoro sowan ke Jakarta bertemu dengan Mensesneg dan Kementerian PU. Materi presentasi akan disiapkan. Ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan konektivitas wilayah antar daerah. Kami tunggu kabarnya dari Mensesneg,” lanjut Bupati.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Ir Samgautama Karnajaya MT, menerangkan bahwa pada tahun 2019 nanti pihaknya akan menyusun dokumen rancangan teknik terinci atau DED (detail engineering design).

“Rencana fisik jembatan butuh anggaran sekitar Rp 80-90 miliar. Kalau bisa nanti pengerjaannya dilakukan oleh rekanan nasional yang memang terbukti kualitas dan pengalamannya dalam membangun jembatan besar,” ujarnya singkat.

Kunjungan kerja diakhiri dengan penukaran cindera mata berupa plakat dari kedua wilayah Kabupaten oleh Bupati, Ketua DPRD Blora dan Ketua DPRD Bojonegoro. (Tim Berita Humas Protokol Setda Blora)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BUPATI BLORA TERIMA KUNKER KETUA DPRD BOJONEGORO . Silahkan membaca berita lainnya.