Jayapura Raya akan Jadi Pilot Project Pendataan Perumahan ASN
pada tanggal
Friday, November 9, 2018
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua melakukan sosialisasi pendataan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki rumah.
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Papua, Metito Y Kabuare mengatakan, pendataan akan dilakukan bagi ASN yang berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang akan dilakukan melalui web aplikasi Rumah Indonesia (Rumi).
“Kita akan mengambil sampel di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan provinsi,” kata Metito Kabuare di Jayapura usai membuka piloting pendataan rumah bagi asn melalui aplikasi Rumah Indonesia (Rumi) di Jayapura, Rabu (7/11).
Diharapkan, Dinas Perumahan baik yang ada di provinsi dan kabupaten/kota mendapatkan data ASN yang lengkap, sehingga pembiayaan rumah bisa segera direalisasikan tahun 2019.
“Sebab, selama ini masih ada beberapa data yang kurang sejak adanya pengalihan dari Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” Tandasnya.
Selain itu, seharusnya para pegawai yang sudah purna bakti keluar dari rumah dinas sehingga pegawai yang baru bisa menempati rumah itu.
Sebelumya Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Adang Sutara, SE, MSi mengaku menunggu data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami minta data ASN, nih saya nagih sebetulnya apakah data ASN sudah tersedia,” katanya.
Menurutnya, data ASN ini penting sebagai salah satu dasar untuk pembangunan perumahan bagi pegawai negeri. Sebab, hal ini sesuai dengan keinginan presiden menggenjot pembangunan perumahan bagi ASN, dimana ASN menjadi prioritas dan merupakan bagian dari program pusat.
Untuk mewujudkan pembangunan perumahan itu, lanjutnya, pemerintah pusat menawarkan beberapa konsep mudah untuk memiliki rumah melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) dan swadaya mikro.
“Konsep ini yang akan ditawarkan kepada pemerintah provinsi Papua melalui BP2BT yang akan segera berfungsi,” imbuhnya. (DiskominfoPapua)