Dinilai melempar isu soal CSR Berau Coal, Piatur : Pemerintah jika tidak mampu memberikan solusi lebih baik mundur

Rektor Universitas Balikpapan Dr. Piatur Pangaribuan, S.H M.H (kanan) saat menghadiri acara pelantikan organisasi mahasiswa beberpa waktu yang lalu di kantor Kesbangpol Provinsi.

Tanjung Redeb. Persoalan dana CSR Berau Coal nampaknya berbuntut panjang.
Setelah pihak Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) menyurati DPRD Kabupaten Berau agar membentuk Pansus serta beberapa organisasi Mahasiswa dan pemuda yakni Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM PEKAT) dan Forum Pemuda Peduli Pembangunan Kalimantan Timur (FPPPK) menyuarakan agar pihak Berau Coal menaati peraturan yang ada kini Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) angkat bicara menanggapi polemik yang ada di kabupaten Berau.
Dr. Piatur Pangaribuan, S.H M.H mengatakan pemerintah harus bisa memberikan solusi bukan malah melempar isu.
"Dalam hal ini pemerintah harus memberikan solusi bukan malah melempar isu yang membuat masyarakat bingung". Tegas piatur.
Lebih lanjut Piatur mengatakan apabila pemerintah tidak bisa memberikan solusi maka letakan saja jabatan tersebut.
"Sesuai regulasi yang ada apabila pemerintah daerah tidak mampu memberikan solusi maka lebih baik mundur saja dari jabatan tersebut. Harusnya pemerintah mengapresiasi langkah masyarakat yang menjalankan fungsi kontrolnya, nah ketika masyarakat menemukan masalah maka harus seperti gayung bersambung bukan lari dari tanggung jawab. Bukan hanya masalah CSR Berau Coal tapi semua masalah yang ada di daerah". Tegasnya.
Diketahui Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Bupati Berau (Muharam) mengatakan bahwa yang mengetahui permasalahan adalah pihak yang merasa keberatan.
" yang merasa keberatan yang lebih tau". Ujar muharam.
Organisasi Masyarakat Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK) telah dua (2) kali mengirimkan surat desakan kepada DPRD Kabupaten Berau agar segera membentuk pansus CSR Coal namun surat tersebut tidak mendapat balasan yang diinginkan sebab kepastian pembentukan pansus dan pemanggilan pihak Berau Coal oleh DPRD belum ada kepastian. (Lap, 1/11/18).
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinilai melempar isu soal CSR Berau Coal, Piatur : Pemerintah jika tidak mampu memberikan solusi lebih baik mundur . Silahkan membaca berita lainnya.