Respon Tegas Pemerintah Singapura terhadap Klaim Lee Hsien Yang di Associated Press

SINGAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Singapura telah merespons pernyataan Lee Hsien Yang (LHY) yang disampaikan dalam wawancaranya dengan media massa internasional, Associated Press (AP). Singapura menyoroti bahwa klaim yang dibuat oleh LHY tidak didukung oleh fakta hukum yang telah diselidiki dengan seksama oleh otoritas keadilan Singapura. Mereka meminta agar Associated Press memperhatikan fakta-fakta ini ketika menilai kredibilitas pernyataan LHY.

Dalam pernyataan resmi pada 31 Oktober 2024, Pemerintah Singapura mengingatkan bahwa Lee Hsien Yang dan istrinya, Lee Suet Fern, telah terbukti bersalah menyesatkan ayah mereka, Lee Kuan Yew, dalam pelaksanaan surat wasiat terakhirnya. 

Sebuah Disciplinary Tribunal (DT) dan Court of Three Judges (C3J) telah menemukan bahwa pasangan tersebut berbohong di bawah sumpah, menciptakan “edifice of lies” atau jaringan kebohongan yang rumit terkait wasiat tersebut.

Lebih lanjut, Pemerintah Singapura juga membantah tuduhan-tuduhan LHY mengenai dugaan korupsi, yang menurut mereka sudah diselesaikan di pengadilan atau melalui debat di parlemen. 

Singapura selama ini mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum, seperti kasus seorang mantan menteri yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menerima hadiah. 

"Jika dia berada di negara lain, mungkin dia tidak akan dikenai tuduhan sama sekali, apalagi dihukum penjara," kata rilis tersebut.

Selain itu, Pemerintah Singapura menjelaskan tindakan tegas yang telah diambil dalam sejumlah kasus kejahatan keuangan besar, termasuk skandal 1MDB, pencucian uang miliaran dolar, dan korupsi Keppel Offshore & Marine di Brasil. Dalam setiap kasus ini, Singapura telah menjatuhkan sanksi, menutup bank-bank yang terlibat, serta menghukum individu-individu yang terlibat. Mereka juga menyebutkan bahwa sepuluh pelaku dalam kasus pencucian uang besar telah dijatuhi hukuman, dan aset-aset mereka disita.

Terkait klaim LHY tentang persekusi politik, pemerintah menganggapnya sebagai bagian dari upaya "smear campaign" atau kampanye hitam internasional yang bertujuan merusak reputasi Singapura. 

LHY bahkan diduga mengajukan suaka di Inggris dengan alasan bahwa pemerintah Singapura berusaha mencegah putranya, Li Shengwu, menjadi Perdana Menteri. 

Namun, klaim ini dianggap tidak berdasar, terutama karena Li Shengwu sendiri telah berkali-kali menyatakan tidak memiliki ambisi politik.

Pemerintah Singapura juga menekankan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Mereka mencatat bahwa Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang secara konsisten mengadakan pemilu tanpa menangguhkan konstitusi atau memberlakukan darurat militer. 

“Sekitar 40% warga Singapura memilih partai oposisi, dan saat ini ada lebih banyak anggota parlemen dari pihak oposisi dibandingkan sebelumnya,” ungkap rilis itu.

Singapura, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia, terus memperkuat posisinya dalam berbagai indeks internasional. 

Pada 2024, Singapura diakui sebagai negara paling bersih dari korupsi di Asia dalam laporan Political and Economic Risk Consultancy, sebuah prestasi yang terus dipertahankan sejak 1995.

Dalam pernyataan akhirnya, Pemerintah Singapura menegaskan bahwa LHY dan istrinya masih bebas kembali ke Singapura kapan saja, dan tidak ada indikasi bahwa mereka menjadi korban persekusi. 

"LHY bukan korban persekusi, dia tetap warga negara dan bebas kembali kapan saja," demikian ditegaskan oleh Pemerintah Singapura, menutup pernyataan resmi mereka kepada Associated Press. (Evu)