Pemprov Papua Ekspose Kinerja Tanggap Bencana, Kerawanan Sosial dan Stabilitas Politik

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar ekspose kinerja di bidang social, politik dan pemberdayaan masyarakat bulan September 2022 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua pada Selasa, 6 September 2022.

Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) dan PBD, Welliam R. Manderi, SIP., M.Si dengan topik ‘Tanggap Bencana dan Pengendalian Miras, Welliam Manderi menjelaskan jenis pelayanan dasar Satpol PP dan PBD, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Isu strategis tahun 2013 hingga 2023, diantaranya penegakan perda dan perkada, kemitraan sinergisitas gakhum, peningkatan kapasitas sarpras dan SD, pemberdayaan masyarakat dalam tantrib, pengendalian operasi dan informasi tantrib.

Selanjutnya penegakan produk hukum daerah terdiri dalam perda 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan miras, perda 22 tahun 2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan miras, instruksi gubernur no.3/2016 tentang pendataan OAP dan pelarangan memproduksi, pengedaran, dan penual miras serta pakta integritas forkom tentang pemusnahan sejam tahun 2010 hingga 2018.

Tantangan wilayah Papua dalam peta rawan bencana disebutkan indeks resiko bencana 2015 hingga 2021 menunjukkan tidak mengalami perubahan karena indeks kapasitas yang konstan. Program tugas pokok fungsi bidang penvegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan program kemitraan tangguh bencana edukasi dan budaya sadar bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Data empiris kejadian dan bencana Papua Tahun 2021, intensitas kejadian dikatakan sering per tahun di 14 kabupaten dan kota, diantaranya Supiori, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Mimika, Mamberamo Raya, Srami, Tolikara, Lanijaya, Jayawijaya, Keerom, Jayapura, dan Merauke.

“Prosentase kejadian bencana berdasar jenis bencana tahun 2010 hingga 2020, yaitu hifrometerologi 65 persen, geologi 4 persen san non alam 31 persen serta distribusi bantuan dan hibah RR tahun 2014 dan 2020 sebesar 7 Miliar lebih,” ujar   Manderi.

Kemudian, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan PA, Ribka Haluk, S.Sos., M.M dengan topik ‘Update Penanganan Kerawanan Sosial di Papua’ memaparkan  secara nasional Papua masuk kategori masyarakat terisolir, selain Kalimantan karena masih banyak maasyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara nasional.

Sejak menjabat di dinas tersebut pada tahun 2013, pihaknya sudah melakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 7000 unit di Kabupaten Asmat, Mappi, Mamberamo Raya, Dogiyai dan Merauke.

“Ini adalah daerah sasaran kami untuk membangun rumah masyarakat terisolir dan masyarakat suku terasing,” sebut dia.

Ribka menyatakan yang menjadi kendala pihaknya adalah melakukan pendataan terhadap masyarakat prasejahtera atau masyarakat miskin dimana data-data tersebut digunakan untuk program pro rakyat, seperti BLT BBM, raskin, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Pra kerja, Kartu Sembako, BPJS.

“Kami sudah masuk ke Kemensos dorong 2 juta masyarakat Papua baik orang asli Papua dan non Papua yang dapat mengakses bantuan-bantuan social. Jadi ini terlepas dari ASN, TNI dan Polri,” ungkapnya.
 
Kemudian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Musa Isir, S.Sos., MPA dengan topik ‘Update Stabilitas Politik di Papua’ mengatakan penyelenggaraan pembangunan berjalan aman dan lancar dengan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di daerah, pihaknya membentuk beberapa wadah, diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah membuktikan bahwa kerukunan umat beragama di Papua sangat rukun.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat, Forum Pembangunan Kebangsaan dimana anggotanya diambil dari seluruh pengurus paguyuban di Papua serta Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mengamankan segala hal yang berkaitan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat), seperti narkoba, judi, ganja dan lain-lain.

“Selama masa kepemimpinan Gubernur Enembe sudah 9 tahun ini, boleh dikatakan sangat aman terkendali. Buktinya kita bisa laksanakan aktivitas dengan baik, sekolah, kantor bisa jalan, masyarakat bisa bekerja, pasar pun bisa hidup. Walaupun ada hal-hal kecil,” kata dia.  (Laura Sobuber)