Wartawan Perlu Pahami Manajemen Bencana Secara Komprehensif
pada tanggal
Thursday, July 19, 2018
Suli,MollucasTimes.Com-Guna memberikan pemahaman terkait manajemen bencana dalam penanggulangan bencana secara komprehensif, wartawan sebagai salah satu ujung tombak pembangunan harus dilengkapi dengan pengetahuan manajemen penanggulangan bencana.
Demikian ditegaskan Kepala Pusdatinmas BNPB, Dr.Sutopo Puro Nugroho, M.Si di sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Wartawan Dalam Penanggulangan Bencana, Rabu 18/07/18.
“Dalam Bimtek wartawan ini terdiri dari materi teori dan praktek. Teori meliputi Manajemen Bencana, Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana, Jurnalisme Bencana, bahkan Komunikasi Krisis Saat Darurat Bencana. Sedangkan prakteknya yaitu Pendirian Tenda, Pendirian Dapur Umum dan Water Treatmen, Penggunaan GPS, Trauma Healing serta Simulasi,” rincinya.
Menurutnya, dalam hal ini media sangat memegang peranan penting.
“Peran media diantaranya mempengaruhi keputusan politik bahkan mampu mengubah perilaku masyarakat. Sebab seringkali masyarakat lebih mempercayai media daripada pemerintah daerah. Atas dasar itulah kami berusaha menjalin kerjasama bahkan membuat pelatihan bagi wartawan untuk melengkapi pemahaman terhadap posisi, peran BNBP bahkan unsur-unsur pendukung seperti Basarnas, BPBD, Kesehatan serta stakeholder lainnya,” jelasnya.
Diakuinya, pihaknya berupaya menggelar Bimtek bagi wartawan di wilayah Maluku mengingat Maluku merupakan daerah rawan bencana.
“Disebut rawan bencana karena dari sejarah, bencana yang pernah terjadi adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir namun tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih minim, bahkan mitigasi sangat terbatas,” jelasnya.
Beberapa daerah telah dilakukan Bimtek diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT.
Ditambahkan pihaknya mengalami kendala akibat kondisi politik anggaran untuk BPBD sangat kecil.
“Untuk Provinsi Maluku hanya dianggarkan 2 milyar rupiah padahal Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota yang rawan bencana dengan keterbatasan akses menuju lokasi,” tandasnya.
Karena itu, perlu didorong agar pemerintah daerah yang dibantu pihak legislatif dapat mendongkrak anggaran.
“Sehingga dengan demikian masyarakat bisa diedukasi untuk menanggulangi bencana tiba-tiba datang,” pungkasnya. (MT-01)
,
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wartawan Perlu Pahami Manajemen Bencana Secara Komprehensif . Silahkan membaca berita lainnya.
Demikian ditegaskan Kepala Pusdatinmas BNPB, Dr.Sutopo Puro Nugroho, M.Si di sela Bimbingan Teknis (Bimtek) Wartawan Dalam Penanggulangan Bencana, Rabu 18/07/18.
“Dalam Bimtek wartawan ini terdiri dari materi teori dan praktek. Teori meliputi Manajemen Bencana, Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana, Jurnalisme Bencana, bahkan Komunikasi Krisis Saat Darurat Bencana. Sedangkan prakteknya yaitu Pendirian Tenda, Pendirian Dapur Umum dan Water Treatmen, Penggunaan GPS, Trauma Healing serta Simulasi,” rincinya.
Menurutnya, dalam hal ini media sangat memegang peranan penting.
“Peran media diantaranya mempengaruhi keputusan politik bahkan mampu mengubah perilaku masyarakat. Sebab seringkali masyarakat lebih mempercayai media daripada pemerintah daerah. Atas dasar itulah kami berusaha menjalin kerjasama bahkan membuat pelatihan bagi wartawan untuk melengkapi pemahaman terhadap posisi, peran BNBP bahkan unsur-unsur pendukung seperti Basarnas, BPBD, Kesehatan serta stakeholder lainnya,” jelasnya.
Diakuinya, pihaknya berupaya menggelar Bimtek bagi wartawan di wilayah Maluku mengingat Maluku merupakan daerah rawan bencana.
“Disebut rawan bencana karena dari sejarah, bencana yang pernah terjadi adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir namun tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih minim, bahkan mitigasi sangat terbatas,” jelasnya.
Beberapa daerah telah dilakukan Bimtek diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTT.
Ditambahkan pihaknya mengalami kendala akibat kondisi politik anggaran untuk BPBD sangat kecil.
“Untuk Provinsi Maluku hanya dianggarkan 2 milyar rupiah padahal Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota yang rawan bencana dengan keterbatasan akses menuju lokasi,” tandasnya.
Karena itu, perlu didorong agar pemerintah daerah yang dibantu pihak legislatif dapat mendongkrak anggaran.
“Sehingga dengan demikian masyarakat bisa diedukasi untuk menanggulangi bencana tiba-tiba datang,” pungkasnya. (MT-01)
,
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wartawan Perlu Pahami Manajemen Bencana Secara Komprehensif . Silahkan membaca berita lainnya.