Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menyoroti Integritas Kepala Daerah Terkait Maraknya Operasi Tangkap Tangan

Artikel diedit dan dipublikasikan oleh Lelemuku.com pada tanggal Jumat, 17 Juli 2026

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum pada Jumat (17/7/2026).

Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan komando terhadap kepala daerah seperti hubungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jajaran kepolisian. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyimpangan di daerah sangat mengandalkan sistem pengawasan serta integritas dari masing-masing kepala daerah.

Sistem pemilihan langsung oleh rakyat membuat Kementerian Dalam Negeri tidak dapat memberhentikan kepala daerah secara sepihak apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah sebenarnya telah membangun instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk memantau penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain masalah sistem, tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah dinilai menjadi salah satu akar persoalan utama. Biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan tim sukses sering kali tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterima setelah menjabat, sehingga mendorong sebagian pihak mencari peluang dengan cara yang tidak benar.

Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung telah menjalankan berbagai program pencegahan, termasuk melalui Monitoring Center for Prevention. Namun, efektivitas seluruh sistem tersebut tetap bergantung pada komitmen dan moral masing-masing individu.

"Sistemnya kepala daerah ini bukan komando. Kepada Mendagri kan bukan komando seperti ketika saya menjadi Kapolri dengan Kapolda dan Kapolres. Kemendagri tidak punya kewenangan untuk memecat mereka," kata Tito.

"Mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam tujuh hari seminggu kita pelototin nggak mungkin ya. Nah oleh karena itu kita pun untuk melakukan apa namanya tuh sanksi pun ya teguran paling," tambah Tito.

"Semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan, ada gratifikasi lah dan lain-lain. Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah," imbuh Tito. (Evu)