PENGADILAN NEGERI INGIN JADIKAN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI
pada tanggal
Tuesday, March 12, 2019
Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PENGADILAN NEGERI INGIN JADIKAN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PENGADILAN NEGERI INGIN JADIKAN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI . Silahkan membaca berita lainnya.
 |
| Penandatangan MoU Pencanangan Pembangunan Zona integritas Pengadilan Negeri Tolitoli menuju Wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. |
Pengadilan Negeri Tolitoli (Rabu, 6/3) melaksanakan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona integritas (ZI) Pengadilan Negeri Tolitoli Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WKB) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan itu turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tolitoli, Hi Abdul Rahman Hi Budding, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli, Andi Ahmad Syarif, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tolitoli serta seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tolitoli.
Saat memberikan sambutannya, Wakil Bupati Hi Abdul Rahman Hi Budding mengatakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.
Perilaku koruptif menurut Wakil Bupati telah memberi pengaruh buruk bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai pencegahan korupsi dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
Saat memberikan sambutannya, Wakil Bupati Hi Abdul Rahman Hi Budding mengatakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.
Perilaku koruptif menurut Wakil Bupati telah memberi pengaruh buruk bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai pencegahan korupsi dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
Pada hakekatnya, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja di lingkungan pemerintah sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan pemerintah. Hal tersebut, tentunya juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam nawa cita butir ke-2 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
 |
| Syahbudin SH, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli |
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Syahbudin SH, mengatakan deklarasi pencanangan ini bertujuan untuk menjadikan Tolitoli sebagai salah satu wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih terutama dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudikatif. Kegiatan ini di deklarasikan dengan tujuan agar semua pihak tahu bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli adalah wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih.
Kegiatan ini telah diawali dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang tujuannya untuk mencegah atau menetralisir dan mengurangi bahkan menghilangkan pertemuan-pertemuan dalam ruangan sehingga kasus atau perkara yang masuk langsung ke petugas PTSP. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tolitoli yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.
Kegiatan berakhir dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pencanangan pembangunan zona integritas I yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Pangkalan TNI-AL Tolitoli dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli.
Reporter: AMALIA SYAHRULLAH, SP
Kegiatan ini telah diawali dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang tujuannya untuk mencegah atau menetralisir dan mengurangi bahkan menghilangkan pertemuan-pertemuan dalam ruangan sehingga kasus atau perkara yang masuk langsung ke petugas PTSP. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tolitoli yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung.
Kegiatan berakhir dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pencanangan pembangunan zona integritas I yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Pangkalan TNI-AL Tolitoli dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli.
Reporter: AMALIA SYAHRULLAH, SP
Editor : AULIA, S.IP
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PENGADILAN NEGERI INGIN JADIKAN TOLITOLI SEBAGAI WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI . Silahkan membaca berita lainnya.