Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden

BERITA MALUKU. Persoalan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru semakin tak ada habisnya, walaupun sudah dilakukan penutupan 24 kali, namun masih saja ada penambang yang melakukan aktifitas.

Bahkan, Tim  Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah terbentuk dibawah koordinir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disingkat (Kemenkopolhukam) dengan lembaga terkait lainnya seperti tak bertaji dalam penanganan masalah Gunung Botak ini.

Hasil penyisiran yang terakhir dilakukan oleh parat keamaan pada 30 Agustus 2018 lalu, telah dilaporkan ke Menkopolhukam, namun sampai saat ini belum ada respon apapun.

Untuk menuntaskan semua ini, Pemerintah provinsi Maluku melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyurati Presiden Joko Widodo.

Hanya saja, sampai saat ini, surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia ini belum mendapatkan jawaban.

"Kami sudah buat surat ke presiden dua minggu lalu, minta lebih melirik ke Gunung Botak. Tapi belum dapat jawaban," ujar Martha Nanlohy, Kepala Dinas ESDM Maluku, saat berikan keterangan pers bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Vera Tomaso dan peneliti dari Universitas Pattimura Ambon, Jusmi Putuhena dan Yustinus Male di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (7/9).

Dijelaskannya, salah satu cara pamungkas untuk menyelesaikan persoalan Gunung Botak yang mulai buntu penanganannya itu adalah bergabung dengan Masyarakat Adat di Kayeli, Buru untuk bersama-sama menyelesaikan.

"Sudah cukup banyak kita berbuat untuk Gunung Botak. Tapi kenapa tidak stop-stop. Dari 2010-2015 24 kali dilakukan pengosongan, tapi tidak berhasil. 2015 berhasil turunkan semua berkat kerjasama dengan aparat. Desember 2016 penambang datang lagi. Berulang hingga Maret 2016 dipimpin Pak Gubernur dengan unsur dari Kementerian ESDM, Menkopolhukam dan sebagainya. Dua tahun berjalan, sampai saat ini permasalahan berulang-ulang terjadi. Tapi penanganan tidak berhasil. Hanya tinggal satu cara, bergabung dengan masyarakat adat. Kalau jalan sendiri-sendiri maka tidak akan selesai. Hasil rapat kita dengan masyarakat cukup baik, mereka sadar kalau dampaknya mereka yang akan terkena," jelasnya.

Selain itu, dari masyarakat Adat di Kayeli pun dikatakan Nanlohy sudah melaporkan kondisi terakhir di Gunung Botak yang masih ditempati penambang ilegal. Padahal baru saja dilakukan penyisiran.

"Ilegal Minning (Penambang ilegal) ini yang harus dipangkas karena mereka ini menjadi kendala kita terlebih mereka pakai merkuri dan sianida hingga berton-ton," tuturnya.

Sementara, peneliti dari Universitas Pattimura, Jusmi Putuhena mengatakan, data yang dimilikinya per 3 September 2018, tidak semua tenda penambang ilegal dibongkar. Bahkan, hingga Senin kemarin diakuinya masih terlihat pengangkutan material oleh penambang dari Gunung Botak.

"Jadi masih ada sekitar 300-1.000 orang di Gunung Botak," ucapnya.

Ahli Kimia dari Unpatti, Yustinus Male dalam kesempatan tersebut menyebutkan, salah satu cara untuk menangani persoalan Gunung Botak adalah dengan membentuk satuan YonGab serta merotasi seluruh personil yang ada di Gunbung Botak dari mulai pangkat terkecil hingga pangkat tertinggi.

Hal ini dikarenakan, meskipun ada banyak aparat di Gunung Botak, toh tetap saja bahan berbahaya berupa merkuri dan sianida tetap masuk dan beredar bebas di sana.

Jika hal itu terus dibiarkan, maka pencemaran lingkungan di Gunung Botak akan semakin parah. Sesuai risetnya pada, rata-rata biota laut di Pulau Buru sudah tercemar merkuri dan sianida yang mengalir mengikuti sungai Anahony. 

Disinggung penyebab tidak terdeteksinya bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk dan beredar di Gunung Botak melalui Namlea padahal Tim dibawah Menkopolhukam telah dibentuk serta melibatkan semua unsur termasuk TNI/Polri, Nanlohy malah menyarankan untuk ditanyakan ke pihak aparat keamanan. 

Sejauh ini, dari penangkapan B3 seperti sianida dan merkuri yang masuk ke Pulau Buru, Nanlohy mengakui belum diketahui siapa pemiliknya.

"Kalau Ginzan itu BPS punya, tapi kalau sinida ini belum diketahui. Kita sangat berharap secepatnya bisa selesai, Pusing persoalan ini, otak , anggaran terkuras, tapi tidak selesai-selesai, ada kepentingan si A si B si C," tandasnya.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Soal Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Surati Presiden . Silahkan membaca berita lainnya.