Nepotisme Sejumlah Anggota DPRD Manggarai Timur NTT, Terkuak, Setelah Kadis P&K Matim Angkat Bicara

Foto : Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BORONG NTT |  [ Selasa, (11/09) ] Manga Ata One yang  merupakan terjemahan dari kata “Ada Orang Dalam” (Bahasa Daerah Manggarai, red) atau yang lebih trend dengan istilah MAO kini pelan-pelan terkuak.

Istilah ini sering digunakan oleh para pencari kerja jika ingin melamar pekerjaan di lingkup OPD di kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. Ini diartikan, ketika ingin mencari pekerjaan, para pencari kerja harus memiliki koneksi (Orang Dalam).

Praktik Nepotisme tersebut nyatanya benar-benar terjadi di kabupaten yang berusia lebih dari sepuluh tahun itu.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayan kabupaten Manggarai Timur (kadis P&K Matim) Frederika Soch, akhirnya buka suara soal praktiik nepotiseme tersebut. Ini dilakukannya atas dasar sorotan pada dirinya yang sering dianggap tidak berpihak pada guru-guru honorer yang bernaung dibawah dinas yang dipimpinnya.

Kepada media ini, kepala dinas penyandang magister bidang pendidikan universitas hasanudin makasar itu, menyampaikan isi hatinya soal tudingan sejumlah anggota DPRD yang mengatakan dirinya ibarat monster yang menakutkan para guru honorer.

“Sebenarnya, kata Kadis PK, “hampir sebagian diantara guru-guru Tenaga Harian Lepas yang diperjuangkan oleh anggota DPRD  untuk menerima gaji sebesar Rp. 1.250.000  itu adalah guru-guru titipan dan jatah anggota DPRD itu sendiri,” ungkap kadis PK Matim, Selasa (04/09).lalu.

Menurut Frederika, para wakil rakyat tersebut sesungguhnya sedang memperjuangkan kepentingan segelintir orang saja, yakni para guru THL yang mereka titipkan disejumlah sekolah di kabupaten Manggarai Timur.

Kepala dinas yang belakangan sering menjadi sorotan sejumlah media online di Manggarai Timur itu mengklaim bahwa dirinya memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan soal THL yang merupakan titipan wakil Rakyat Manggarai Timur itu.

“Saya ada datanya, Siapa-siapa saja guru THL maupun guru BOSDA titipan dewan,” tandas Frederika.

Saat ditanya  terkait modus yang digunakan para wakil rakyat itu untuk menitipkan orang-orangnya disejumlah OPD di Manggarai Timur, kadis P dan K Matim menjelaskan bahwa  anggota DPRD biasanya menyiapkan dana saat pembahasan anggaran untuk mengakomodir orang – orang titipan mereka di setiap OPD, termasuk didinas yang dipimpinnya.

“Satu orang anggota DPRD biasanya mememiliki jatah Tenaga Harian Lepas hingga 3 atau 4 orang, misalnya pak Sipri Nejang anggota DPRD dapil Pocoranaka dan Pocoranaka Timur, dirinya memiliki jatah guru Tenaga Harian Lepas  yang bermasalah karena gajinya dipotong itu ada dua orang yaitu YR yang mengabdi di SDK Golowunis, Poco Ranaka dan YMP di SMPN-VI Poco Ranaka,” jelas Kadis PK Matim.

Frederika juga membeberkan bahwa buka Cuma Sipri Nejang yang menitipkan jatahnya di OPD, anggota DPRD Matim lainya juga melakukan hal serupa.

“Misalnya Heremias Dupa, yang merupakan sekretaris Komisi C DPRD Manggarai Timur  juga menitipkan orang-orangnya, salah satunya adalah MDL yang bassic pendidikannya D3 Sekretaris  dan karena ada orang dalam MDL dipaksakan untuk mengabdi di SDI Lindi Tanggo, dikecamatan Borong, juga sedang bermasalah karena dipotong Gajinya atas rekomendasi BPK,” tandas Frederika.

Frederika menceritakan bahwa, kepala sekolah yang menjadi mitra kerjanya pernah ditelepon oleh anggota DPRD Manggarai Timur agar menerima THL titipannya.

“Dan itu di Poco Ranaka, saya diberitahu oleh kepala sekolah tersebut,” tuturnya.

Kadis PK Matim itu menuturkan bahwa dirinya sering menjadi sorotan karena dianggap tidak berpihak pada guru-guru Honorer.

“Sebenarnya saya yang tidak berpihak pada guru honorer atau mereka?,”tanya Kadis PK Matim

Menurutnya, Komisi C DPRD  Manggarai Timur memaksakan agar segelintir guru-guru  honorer termasuk  orang-orang tiitipan mereka dinaikan gajinya, sementara dirinya selaku kapala dinas PK Matim, memperjuangkan agar ada anggaran sehingga ribuan guru honorer di kabupaten Manggarai Timur memiliki upah yang layak.

“Bukankah itu hanya demi kepentigan segelintir orang saja, kenapa demi kepentingan segelintir orang itu saja, mereka mewacanakan untuk tidak  membahas KUA PPAS APBD-P  yang justru akan mengorbankan ribuan guru di kabupaten Manggarai Timur”,  tutur Kadis PK Matim itu.

Menurutnya, ketika dirinya tidak mengakomodir orang-orang titipan wakil Rakyat tersebut, dinasnya tentu akan mengalami kesulitan saat pembahasan anggaran.

“Tetapi ketika kita paksakan untuk menerima mereka meski sebagian diantara mereka basiknya bukan seorang guru, saya malah sering disorot sampai dicap sebagai Monster bagi para guru honorer,” beber Frederika.

Frederika menjelaskan bahwa, ketika ribuan guru honorer dikabupaten Manggarai Timur ini mengalami kendala saat gaji mereka dinaikan hanya karena kepentingan THL titipan DPRD, maka dirinya akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada ribuan guru honorer di Kabupaten Manggarai Timur.

“Biarkan mereka yang menilai, siapa yang menjadi Monster bagi para guru honorer,” ujar Fredrika.

Ia menambahkan bahawa  hanya ada 10 orang guru THL yang protes atas kebijakan pemangkasan gaji menjadi Rp. 700.000 dari jumlah seluruh  guru THL sebanyak 298 orang.

“Dan yang sudah menerima gaji 6 bulan sebanyak 288 orang dengan besaran gaji per bulan Rp.700.000 dan sama dengan gaji guru Bosda RP.700.000 per bulan,” jelasnya.

Menurut ika, BPK sarankan dalam pemeriksaan pendahuluan, terdapat Tupoksi yang sama antara guru Bosda dan THL, yaitu Mengajar  tapi  besaran gaji berbeda yaitu guru THL Rp. 1.250.000 per bulan sedangkan guru Bosda Rp.700.000 per bulannya.

“Inilah penyebabnya, sehingga pemerintah telah berusaha untuk memasukannya diperubahan anggaran dan akan memperbaiki nomen klatur serta menaikan gaji guru menjadi saru juta rupiah per bulan. Sehingga kedepan tidak ada temuan bila diperiksa, tolong selamatkan daerah kita yang tercinta”, tukasnya.

Sementara hingga saat ini, media ini belum berhasil menghubungi dua anggota DPRD Matim yang namanya disebutkan kadis PK Matim telah menitipkan orang-orangnya sebagai THL di sejumlah sekolah di kabupaten Manggarai Timur.(LM)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nepotisme Sejumlah Anggota DPRD Manggarai Timur NTT, Terkuak, Setelah Kadis P&K Matim Angkat Bicara . Silahkan membaca berita lainnya.