KPPN Saumlaki Gelar FGD Peningkatan IKPA Tahun 2018

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar focus group discussion atau diskusi kelompok terarah tentang  “Penguatan Komitmen untuk Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018, di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), pada Jumat (14/9).

Menurut Kepala KPPN Saumlaki, Teguh Irwono bahwa kegiatan FGD tersebut merupakan kegiatan rutin yang selalu digelar pihaknya dengan mengundang beberapa Satuan Kerja (Satker) mitra kerja pengelolahan keuangan di Kepulauan Tanimbar.

Di pertemuan kali ini KPPN Saumlaki mengundang beberapa Satker, yang kinerjanya perlu ditingkatkan, diantaranya Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Saumlaki, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) MTB, Kantor Kementerian Agama MTB, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Kelas II Saumlaki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rutan Cabang Saumlaki.

“Selama satu tahun anggaran ini sudah beberapa kali FGD diadakan, ini kegiatan rutin kami. Kali ini untuk satker yang memang kinerjanya perlu ditingkatkan lagi,” ujar dia kepada Lelemuku.com.

Teguh mengungkapkan pelaksanaan FGD itu berlandaskan pada Surat Keuangan No. S-67/MK.05/2018 Tanggal 2 februari 2018 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-4757/PB/2018 Hal Integrasi Indikator Kinerja Anggaran Pada Online Monitoring dan Surat Kepala KPPN Saumlaki No.S-907/WPB.32/ KP.0402/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 dengan tujuan untuk mengumpulkan para Kuasa Pengguna Angaran (KPA) agar dapat menyamakan presepsi tentang Peningkatan IKPA di triwulan III menjelang akhir tahun anggaran 2018 ini, dimana ditargetkan harus memenuhi angka 85 persen.

IKPA sendiri merupakan indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan edisiensi pelaksanaan anggaran, ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator, yaitu UP/TUP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekon LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Renkas (RPD), Realisasi Anggaran Belanja, Pagu Minus dan Dispensasi SPM yang dinilai setiap bulan dan dirilis setiap triwulan serta salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran Satker.

“Harus ada persamaan presepsi tentang bagaimana pelaksanaan anggaran  yang belum sepenuhnya optimal bisa dioptimalkan lagi karena kami punya target untuk realisasi penyerapan anggaran itu secara nasional 60 persen akhir triwulan ini, sementara sampai dengan kemarin baru pada tingkat 52,93. Ini kan perlu ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Teguh pun sangat mengapresiasi para KPA yang sudah hadir memenuhi undangannya dan berharap dalam waktu 2 minggu menjelang akhir triwulan III ini para Satker bisa lebih giat untuk segera mempercepat dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya, agar target yag telah ditetapkan bisa dipenuhi.

“Sangat positif tanggapan mereka, ada hal-hal baru yang sebelumnya mereka tidak ketahui, tidak pahami serta mungkin ada hal yang mungkin selama ini mereka kurang mendapatkan informasi dari bawahan mereka dengan kegiatan ini mereka dapat informasi atau dapat solusi,” puji dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala KUPBU Mathilda Batlayeri, Januaris Seralurin, SH bahwa kegiatan tersebut sangat penting bagi dirinya dikarenakan begitu banyak kegiatan diluar kota yang hampir sekali dalam seminggu membuatnya jarang berkoordinasi dengan staf pengelolaan keuangannya sehingga lewat diskusi kelompok terarah ini dapat membantu pihaknya dalam meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan anggaran.

“Kegiatan ini sangat membantu, saya sangat setuju. Saya juga sarankan kepada Kepala KPPN untuk membuat WA group untuk kami para KPA bisa memantau, mungkin staf kami ada keterlambatan dalam membuat laporan, itu bisa kami pantau lewat itu,” kata dia.

Sementara itu Kepala KP2KP Saumlaki, Kukuh Hanna Prapanca pun memberikan penghargaan kepada KPPN Saumlaki dan berkomitmen akan meningkatkan ketepatan pelaksanaan keuangan melalui 12 parameter IKPA tersebut.

“Positifnya adalah KPA jadi tahu bahwasannya indeks kinerja pelaksanaan anggaran menjadi tolak ukur apakah anggaran yang sudah alokasikan ke setiap satker dengan benar atau belum,” tuturnya.

Usai diskusi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam peningkatan IKPA tahun 2018 di Kabupaten MTB oleh para satker mitra KPPN Saumlaki. (Laura Sobuber)